“Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi? Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Sabtu (19/4/2025).

Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Antipremanisme oleh Gubernur Dedi, Abduh juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.

Tindakan tegas mesti dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dengan jumlah massa berapa pun.

“Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum.”

“Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum,” kata Abduh.

Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum.

“Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas,” ujar Abduh.

Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat.

“Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Abduh.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

AKBP Bambang menerangkan penjemputan terhadap pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum itu dilakukan setelah dua kali melayangkan surat panggilan terhadap pelaku untuk diperiksa, tetapi pelaku tak memenuhi panggilan tersebut.

Saat dijemput paksa, pimpinan ormas itu melakukan perlawanan terhadap anggota Polres Metro Depok hingga mengundang perhatian warga.

Mengingat tersangka juga tokoh setempat, sekelompok warga melakukan pengejaran terhadap anggota polisi untuk mencegah tersangka dibawa ke Mako Polres Metro Depok.

Ketika dilakukan pengejaran terhadap anggota polisi yang membawa empat mobil, tiga di antaranya tertahan oleh sekelompok warga dan dibakar oleh mereka sampai hangus.

Meski begitu anggota Polres Metro Depok tetap berhasil membawa pelaku ke Mako Polres Metro Depok dengan satu mobil yang tersisa.

Tampak dalam video itu juga, operasional pabrik es berhenti. Tak ada lagi aktivitas bongkar muat ke mobil pengangkut es

LANGKAT – Beredar video memperlihatkan pengusaha es kristal menutup pabriknya usai diintimidasi ormas di Kab. Langkat, Sumatera Utara. Pekerja pabrik es itu juga terpaksa diberhentikan karena kondisi sulit yang mereka hadapi.

Tampak dalam video itu juga, operasional pabrik es berhenti. Tak ada lagi aktivitas bongkar muat ke mobil pengangkut es.

“Mohon izin Pak Presiden, Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Pangdam Bukit Barisan, Bapak Kapolda Sumut, Pak Kapolres Langkat, kami pengusaha UD Aguaris bidang usaha pembuatan es kristal kami sudah tertekan dengan mengaku adanya dari ormas, kami punya usaha ditutup, mesin operasi dimatikan. Tolonglah kami bapak,” kata pemilik usaha yang merekam video kondisi pabriknya.

Terkait hal ini, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, mengatakan pihaknya telah mendatangi pabrik es itu. Mereka menjamin pabrik itu tetap beroperasi.

“Video itu benar terjadi di wilayah hukum saya (Polres Langkat), tapi sudah langsung saya tindak lanjuti, sore atau malam ini sudah beroperasi kembali untuk pabrik,” kata David saat dikonfirmasi, Jumat (18/4).

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Humas Polres Langkat (@humaspolreslangkat)

David bilang, insiden itu terjadi pada Kamis (17/4) malam.

“Sore atau malam ini sudah beroperasi kembali untuk pabrik,” sambungnya

David menuturkan pihaknya akan berjaga di sekitaran lokasi untuk memastikan kondisi aman.

“Kita sudah melakukan upaya upaya dan sampai dengan upaya yang sifatnya tegas, kami akan memberikan jaminan keamanan kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Langkat,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video itu direkam oleh seorang wanita diduga pemilik usaha tersebut. Saat itu, perekam menunjukkan kondisi pabrik es tersebut.

Perekam menjelaskan bahwa pabrik mereka dihentikan secara paksa oleh ormas SPSI dan Pemuda Pancasila. Perekam mengaku bahwa mereka juga diintimidasi dan mesin pabrik mereka dimatikan secara paksa.

Wanita itu pun meminta bantuan pemerintah dan pihak kepolisian atas kejadian itu. Pengunggah mengatakan peristiwa itu terjadi di UD Aguaris Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat.

“Kami pengusaha UD Aguaris bidang usaha pembuatan es kristal, kami sudah tertekan dengan adanya mengaku dari ormas SPSI dan Pemuda Pancasila, kami punya usaha ditutup, tidak bisa beroperasi, mesin dimatikan. Kami sudah terintimidasi, karyawan kami diberhentikan, tidak boleh bekerja. Tolonglah kami Pak Presiden, kami sudah di timitasid, kami ada bayar pajak, usaha izinnya lengkap, mohon dibantu pak agar pabrik kami bisa beroperasional lagi,” ujar perekam tersebut.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Buletin Medan (@buletinmedan)

Warga Solo itu menggugat Jokowi karena merasa kesulitan membeli mobil Esemka.

Selain Jokowi, Aufaa juga turut menggugat mantan Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dilansir CNN Indonesia, gugatan didaftarkan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4).

Kuasa Hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto mengatakan kliennya menganggap Jokowi tidak memenuhi janjinya menjadikan ESEMKA untuk dapat diproduksi massal.

“Seharusnya janji untuk menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional dapat diwujudkan ketika tergugat I (Jokowi) terpilih dan menjabat sebagai Presiden dengan menjadikan pengembangan Mobil Esemka sebagai program prioritas,” kata Sigit.

Namun hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada tahun 2024 lalu, mobil Esemka tidak pernah menjadi mobil nasional. Bahkan Sigit mengatakan produk Esemka tidak terlihat di pasaran otomotif Indonesia.

Sigit menceritakan kliennya serius ingin membeli dua unit Esemka Bima dengan jenis pikap. Ia bahkan sempat mengunjungi Pabrik Esemka di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali pada tahun 2021.

“Bertemu dengan tim marketing, tapi cuma ketemu di lobby, tidak boleh melihat unitnya,” kata Sigit.

Gagalnya Esemka menjadi mobil nasional, kata Sigit, membuktikan Jokowi telah melakukan tindakan wanprestasi. Kliennya pun menuntut agar para tergugat membayar kerugian sebesar Rp 300 juta atau setara dua unit mobil Esemka Bima.

“Kami memohon Ketua Pengadilan Negeri, khususnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum para tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 300 juta kepada penggugat,” kata Sigit.

Esemka mulai populer sejak Jokowi menjadikannya sebagai mobil dinas saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jokowi pun terus menegaskan dukungannya agar Esemka bisa diproduksi massal.

Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu pun meresmikan pabrik Esemka di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 lalu. Saat itu, Jokowi sudah memasuki periode keduanya sebagai Presiden RI.

Namun hingga saat ini, mobil merk Esemka masih langka ditemui di jalanan.

Kejari Kabupaten Bogor saat ini masih menunggu pelimpahan hasil penyelidikan dari tim Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) Kabupaten Bogor.

“Kita nunggu hasil proses yang dilakukan oleh tim Saber Pungli, nanti dilimpahkan kepada kami, seperti apa hasilnya kami belum tau. Kita menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang masih berlanjut,” kata Kejari Kabupaten Bogor, Irwanuddin Tajuddin, Senin, 7 April 2025

Dari empat Kades yang tengah diperiksa tim Saber pungli, Kajari Kabupaten Bogor masih belum dapat merinci jumlah pungutan yang telah diterima oleh para kepala desa itu.

“Nanti kita lihat, kalau ada proses pidana, apakah penyelesaian dilakukan sampai ke pengadilan atau dikembalikan ke inspektorat penyelesaian secara administratif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku akan menindak tegas kepala desa yang minta THR lebaran ke perusahaan-perusahaan.

Rudy Susmanto menjelaskan, saat ini Tim Saber Pungli Kabupaten Bogor sedang memeriksa empat kades yang diduga meminta THR lebaran ke perusahaan lewat surat yang dikeluarkan pemerintah desa.

“Tentunya pembinaan wajib kita lakukan, tetapi segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka di lima tahun ke depan, di pemerintahan Rudy Susmanto – Ade Ruhandi kami akan tindak tegas,” kata Rudy Susmanto, Minggu, 6 April 2025.

“Kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan Tim Saber Pungli, maka insyaallah paling lambat di minggu depan kita sudah mendapat keputusan hasil dari proses yang sedang berjalan,” tandasnya.

Setelah mendapat keputusan, Pemkab Bogor akan memberi sanksi kepada para kades yang minta THR lebaran tersebut, dengan dasar saran dan masukan dari Tim Saber Pungli.

“Maka akan disampaikan kepada kami pemerintah Kabupaten Bogor sanksi yang akan diberikan (kepada para kades), apakah sanksi administratif atau ada unsur pidana nya,” terang Rudy Susmanto.

“Kalo memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” pungkasnya.